Penghargaan Hukumonline Pro Bono Champions 2020

 

Pemberian bantuan hukum secara gratis yang dilakukan para advokat (Pro Bono) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Untuk ketiga kalinya, Hukumonline menggelar Pro Bono Award Tahun 2020 setelah melakukan survei praktik pro bono pada periode 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2020. Dari survei ini, ada 70 responden yang dinyatakan valid yang dapat mewakili gambaran penerapan praktik pro bono (bantuan hukum gratis) baik secara individu maupun kantor hukumnya.

Pada survei kali ini, sebanyak 27 kantor hukum yang menjadi nominator dengan 9 kategori yang dipertandingkan. Setiap kategori terdapat 5 nominator yang memperebutkan menjadi pemenang Hukumonline Pro Bono Award 2020. Dari 27 nominator itu, terdapat 9 kantor hukum yang mendapat penghargaan atau pemenangnya.   

Kantor Hukum Hari Indra and Partners Counsellors At Law masuk sebagai salah satu Nominator pada bidang The Highest Commitment by Pro Bono Law Firms atau Kantor Hukum dengan Komitmen Pro Bono Tertinggi di tahun 2020. 

Dimana dalam nominasi tersebut, kantor Hukum Hari Indra and Partners Counsellors At Law mendapatkan peringkat kedua dari lima Nominator lainnya. 

Founding Partner Hari Indra and Partners, Indra Kusumayudha mengatakan kantor hukumnya berkomitmen memberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Indonesia terutama di daerah Jabodetabek. "Dikarenakan sudah menjadi tugas dan kewajiban kami selaku Advokat dalam  memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu". 

Kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Hukumonline selaku penyelenggara kegiatan, kami berharap kegiatan seperti ini terus dikembangkan dan digaungkan, dikarenakan sangat bermanfaat bagi Advokat yang concern terhadap pelayanan Pro Bono bagi masyarakat tidak mampu dan sebagai upaya membumikan kegiatan Pro Bono untuk Advokat Indonesia.

Kerjasama Kegiatan Keolahragaan Di DKI Jakarta

 

Kantor Hukum Hari Indra and Partners, Counsellors At Law mendampingi penandatanganan Kerjasama yang dilakukan oleh dan antara LPDUK Kemenpora RI dengan DISPORA Jakarta. Dalam rapat kali ini tim HIP Lawyers dihadiri oleh Hari Noto Nagoro dan M. Indra Kusumayudha.

LPDUK Kemenpora dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di Ibukota.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Direktur LPDUK dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI JAKARTA di Kantor Dispora DKI Jakarta. 

Dengan nota kesepakatan ini, kedua belah pihak dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan prestasi olahraga di Ibukota. Sekaligus mendorong perkembangan industri olahraga nasional.

Selain nota kesepakatan, Direktur LPDUK dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta juga menandatangani tiga dokumen rencana kerja yang menjadi lampiran dari Nota Kesepakatan ini.

Ketiga rencana kerja tersebut mencakup kerjasama dalam pembinaan dan pelatihan serta penyelenggaraan event kegiatan olahraga Digital Motorsport yang dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Formula E Tahun 2021 di Jakarta, kerja sama penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelatihan serta penyelengaraan event olahraga Digital Motorsport tingkat pelajar, serta Kerjasama penyelenggaraan kegiatan olahraga Bola Basket tingkat pelajar.

Sebagai kantor hukum yang ditunjuk dalam menangani aspek hukumnya, dimana pada tahap Perancangan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerjasama kami terus berupaya membangun komunikasi dengan Pihak DKI Jakarta untuk menemukan kesepakatan terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Tentunya kami berharap Kerjasama ini dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi perkembangan olahraga prestasi di DKI Jakarta. 

Law Firm Hari Indra and Partners, Counsellors At Law 

Akademi Digital Motorsport Pertama Di Indonesia

Kantor Hukum Hari Indra and Partners, Counsellors At Law, yang dalam hal ini diwakili oleh Partner HIP Lawyers, M. Indra kusumayudha menghadiri dan mendampingi penandatanganan Kerjasama Operasi (KSO) Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI). Kerjasama Operasi ini dilakukan oleh dan antara LPDUK Kemenpora RI dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI PUSAT). 

Akademi Digital Motorsport ini merupakan satu-satunya Akademi di Indonesia dan di Asia Tenggara yang memberikan layanan fasilitas Digital Motorsports, yang mana keberadaannya dibutuhkan dan digunakan oleh para pembalap sebagai sarana pengenalan dan simulasi uji coba sirkuit sebelum terjun ke arena balapan nyata.

Peralatan Digital Motor Sports yang berbasis teknologi, dirancang hampir sama rasa dan kondisinya dengan saat orang memacu mobil balap di sirkuit nyata, sehingga dinilai lebih efektif dan efisien untuk latihan balap.

Digital Motorsports juga bisa menjadi prasarana bagi pembalap-pembalap luar negeri sebelum tampil di ajang balap internasional yang digelar Indonesia. Di samping untuk simulasi pembalap, saat ini tren kompetisi Digital Motorsports juga sudah marak, sehingga ada potensi layanan usaha Digital Motorsports untuk menggelar event, pelatihan sekaligus tempat latihan bagi mereka yang hobi berkompetisi dalam Digital Motor Sports.

Sebagai Tim hukum yang membidangi dari sisi legal yakni dari awal Perancangan Kontrak sampai dengan penandatanganan, tentunya kami sangat berharap Akademi Digital Motorsport Indonesia dapat menjadi icon dan pelopor cabang olahraga digital Motorsport di Indonesia 

Bravo Akademi Digital Motorsport Indonesia

Law Firm Hari Indra and Partners, Counsellors At Law

Pengaturan Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 42 /POJK.04/2020

 

Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham independen dan kualitas keterbukaan oleh Perusahaan Terbuka dalam transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, maka perlu untuk diatur terkait dengan regulasi yang fokus mengatur perihal transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Untuk mengatur hal tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan melalui Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan  Kepentingan  sebelumnya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Nomor IX.E.1,  lampiran  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Nomor: Kep-412/BL/2009  tanggal  25  November  2009  tentang  Transaksi  Afiliasi dan  Benturan  Kepentingan  Transaksi  Tertentu.

Transaksi Afiliasi

Dalam POJK 42/2020 menjelaskan bahwa Transaksi  Afiliasi  adalah  setiap  aktivitas  dan/atau transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terbuka  atau perusahaan  terkendali  dengan  Afiliasi  dari  perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota  direksi, anggota dewan komisaris,  pemegang  saham  utama,  atau  Pengendali, termasuk  setiap  aktivitas  dan/atau  transaksi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  terbuka  atau  perusahaan terkendali  untuk  kepentingan  Afiliasi  dari  perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Selanjutnya transaksi afiliasi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan POJK 42/2020, yang dimaksud Transaksi Afiliasi antara lain:  

1. Penyertaan  dalam  badan  usaha,  proyek,  dan/atau  kegiatan usaha tertentu;
2. Pembelian,  penjualan,  pengalihan,  penggunaan,  tukar-menukar aset atau segmen operasi;
3. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
4. Sewa-menyewa aset;
5. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. Menjaminkan  aset  perusahaan  terbuka  dan/atau  perusahaan terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Bahwa Lingkup Transaksi terhadap perusahaan terbuka yang melakukan transaksi afiliasi diatur dalam Pasal 2 POJK 42/2020 yang mengatur sebagai berikut:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam:

a)    1 (satu) kali transaksi; atau

b)    suatu  rangkaian  transaksi  untuk  suatu  tujuan  atau  kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh transaksi yang merupakan 1 (satu) rangkaian:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari pihak X, Y, dan Z. Transaksi ini dipandang sebagai saling terkait karena objek  saham  yang  dibeli  sama  yaitu  saham  PT  A  dan mengindikasikan adanya tujuan Perusahaan Terbuka untuk mengambil alih PT A.

2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT X, PT Y, PT Z dari PT  A.  Pembelian  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  secara terpisah karena PT A bermaksud menjual PT X, PT Y, PT Z secara satu paket dan kegiatan usaha PT X, PT Y, PT Z saling berkaitan.  PT  A  menetapkan  satu  harga  untuk  paket tersebut.

Contoh  transaksi  yang  bukan  merupakan  suatu  rangkaian transaksi:

1.  Perusahaan Terbuka membeli saham PT A, PT B, dan PT C dari pihak X (pihak yang sama), dimana pembelian masing-masing  saham  PT  A,  PT  B,  dan  PT  C  dilakukan  secara terpisah.

2.  Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari X, saham PT B  dari  Y,  dan  saham  PT  C  dari  Z  dalam  waktu  yang bersamaan. 

Kedua  transaksi  tersebut  bukan  merupakan  suatu  rangkaian transaksi  karena  objek  transaksi  merupakan  saham  yang berbeda.

Implementasi POJK 42/2020 Terhadap Perusahaan Terbuka Terhadap Transaksi Afiliasi

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 POJK 42/2020, perusahaan terbuka wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Selain kewajiban untuk memiliki Prosedur Transaksi Afiliasi, untuk pelaksanaan Transaksi Afiliasi perusahaan terbuka juga wajib:

 

a) Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;

b) Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;

c)  Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir d dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan

d)   Terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam 3 kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut:

 

i. Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;

ii. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka seperti transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha perusahaan terbuka secara proforma sebesar 80% atau lebih atau transaksi yang dapat menyebabkan perusahaan terbuka mengalami rugi tahun berjalan secara proforma; dan/atau

iii.  Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

 

Transaksi Benturan Kepentingan

Bahwa dalam POJK 42/2020 menjelasan dimana Benturan  Kepentingan  adalah  perbedaan  antara kepentingan  ekonomis  perusahaan  terbuka  dengan kepentingan  ekonomis  pribadi  anggota  direksi,  anggota dewan  komisaris,  pemegang  saham  utama,  atau Pengendali  yang  dapat  merugikan  perusahaan  terbuka dimaksud.

Sedangkan Transaksi  Benturan  Kepentingan  adalah  transaksi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  terbuka  atau  perusahaan terkendali  dengan  setiap  pihak,  baik  dengan  Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam POJK 42/2020, dimana telah dijelaskan definisi Benturan Kepentingan tersebut dengan adanya penambahan definisi Transaksi Benturan Kepentingan yang berdiri sendiri, yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Dengan diaturnya definisi baru ini, Otoritas Jasa Keuangan memperjelas secara tegas bahwa Transaksi Benturan Kepentingan dapat berupa Transaksi Afiliasi dan juga bukan Transaksi Afiliasi. Selain itu, adanya definisi Transaksi Benturan Kepentingan yang berdiri sendiri ini juga memberikan kewajiban dan pengecualian khusus yang berkaitan dengan Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dan/atau perusahaan terkendali.

Pengecualian Atas Transaksi Benturan Kepentingan

Bahwa terkait dengan tambahan jenis Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban Pasal 11 ayat (1) POJK 42/2020 yang mengatur tentang kewajiban menggunakan penilai, kewajiban keterbukaan informasi, dan persetujuan pemegang saham independen. Tambahan atas Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

 

a)    transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% dari modal disetor perusahaan terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000, digunakan nilai yang lebih rendah;

b)    transaksi antara:

                  i.    perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan terkendali;

                       ii.    sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh perusahaan terbuka dimaksud; atau

                      iii.    perusahaan terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut;

c) transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan perusahaan terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud;

d) transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

e)  transaksi lain sebagaimana dimaksud pada Bagian A.4 huruf a tulisan ini.
Selain itu, terdapat pengecualian khusus yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan IX.E.I. Berdasarkan Pasal 13 POJK 42/2020, dalam hal perusahaan terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, Transaksi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka tersebut tidak wajib memenuhi kewajiban dalam Pasal 11 ayat (1) POJK 42/2020.

Sanksi Administratif

Dalam POJK 42/2020 telah mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam POJK 42/2020 sebagai berikut:

1. peringatan tertulis;
2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan
7. pembatalan pendaftaran.

Bahwa ketentuan atas sanksi administratif di atas dapat dierapkan terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam POJK 42/2020.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, OJK juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK 42/2020.

Penutup

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan khususnya bidang pasar modal, berperan dalam  mengatur  dan  mengawasi  terselenggaranya  pasar  modal  secara teratur,  adil,  transparan,  akuntabel,  berkelanjutan  dan  stabil,  serta melindungi  kepentingan  para  investor  khususnya  Pemegang  Saham Independen.  Dengan berlakunya POJK 42/2020, diharapkan praktik pasar modal di Indonesia dapat berkesesuaian dengan praktik yang sehat dan sesuai yang berlaku di pasar modal. Selain itu, POJK 42/2020 juga merefleksikan adanya peningkatan pengawasan pasar modal yang akan dilakukan oleh OJK yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas keterbukaan informasi perusahaan terbuka kepada masyarakat dan peningkatan kualitas penilaian internal yang dilakukan oleh perusahaan terbuka serta afiliasinya dalam melakukan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

We are an independent law firm with a different expertise

 

Penyangkalan (Disclaimer):

Bahwa  seluruh tulisan ini dibuat hanya sebagai review dan penyampaian  informasi  kepada klien kami,  informasi  dalam  tulisan  ini  tidak  dimaksudkan  sebagai  nasehat  hukum  yang  definitif  dan karenanya tidak untuk disampaikan kepada pihak lain ataupun untuk dijadikan sebagai suatu dasar bagi  pihak  lain  atau  untuk  tujuan  lainnya,  atau  untuk  dikutip  atau  dijadikan  bukti  di  Pengadilan dan/atau  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  suatu  dokumen  publik,  tanpa  persetujuan  tertulis sebelumnya  dari  kami.  Tulisan  ini  kami  sampaikan  terbatas  pada  perihal  tersebut  diatas,  dan karenanya tidak untuk ditafsirkan sehubungan atau berkaitan dengan masalah atau perihal lainnya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Indra Kusumayudha, S.H.

Founding Partners

Hari Indra & Partners, Counsellors At Law

hipattorneys@gmail.com

081283269271

Mempertahankan Bisnis Ditengah Pandemi Covid-19 Menggunakan Strategi Usaha Patungan (Joint Venture)

Tidak dipungkiri lagi bahwa dampak finansial dari penyebaran pandemi Covid-19 terjadi pada beberapa sektor korporasi utama. Sektor yang paling terdampak adalah sektor yang bergantung pada mobilitas manusia dan juga sektor padat karya. Sektor yang bergantung pada perdagangan dan mobilitas manusia yang paling terpapar, seperti tekstil, manufaktur otomotif, supplier otomotif, pariwisata, maskapai penerbangan, pelayaran, restoran, perhotelan hingga usaha ritel.

Untuk mengantisipasi keadaan yang tak menentu sekarang ini, pelaku usaha tentunya harus memiliki pandangan dan strategi lain agar perusahaannya tidak mengalami kebangkrutan. Salah satu aksi korporasi yang dapat dilakukan adalah dengan memilih skema investasi usaha patungan atau Joint Venture. Skema investasi Joint Venture masih banyak dipakai para pemodal karena skema ini dipercaya mampu meningkatkan potensi keberhasilan usaha melalui kolaborasi keunggulan sumber daya dan keahlian yang dimiliki masing-masing entitas bisnis. Penggabungan perusahaan juga dipercaya mampu menghemat ongkos daripada operasional perseroan.

Joint venture (JV) merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan) atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan Joint Venture Company (JVC). Kedua pihak menyatukan sumber daya dan berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan saling menguntungkan. JV sendiri dapat mengambil berbagai struktur atau badan hukum yang dapat digunakan. JVC yang paling umum digunakan dan dipilih pelaku usaha di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pada tahapan pelaksanaannya, dalam perumusan Joint Venture Agreement (JVA) perlu memperhatikan sejumlah hal, terutama pada aspek hukum. Dasar hukum JVA ini setidaknya mengacu pada dua peraturan yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, perjanjian JVA ini juga harus memenuhi persyaratan berkontrak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tujuan JVA adalah untuk memperluas pasar baru, lebih banyak mendapatkan modal, menciptakan produk baru, menggabungkan sumber daya dan lain-lain untuk kepentingan komersial bisnis.

Dalam proses pendirian JV dan perumusan JVA, maka haruslah memperhatikan tata kelola organsasi perusahaan yang akan dibentuk dalam JVC. Dalam organisasi dan tata kelola perusahaan, harus terdapat klausul mengenai pendirian perusahaan, merumuskan tujuan dan scope of business yang akan dijalankan agar kebutuhan biaya tidak melenceng dari tujuan jalannya usaha, mengatur/memutuskan jumlah investasi modal yang harus dipastikan sesuai dengan komitmen para partner dalam JVC, menunjuk direksi dan komisaris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

Membidik Peluang Dari Usaha Patungan

Sebenarnya tidak semua usaha di Indonesia terdampak atau mengalami kerugian dikarenakan adanya pandemi ini, industri yang justru menghasilkan keuntungan adalah pada sektor logistik, produsen alat kesehatan dan obat-obatan, industri pangan, serta pendidikan. Operasional industri-industri tersebut tak dibatasi, selain itu pola usahanya juga dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan aturan PSBB dan diantaranya memberikan layanan secara daring dan minim kontak fisik.

Pada prakteknya, para pelaku usaha yang berjumlah dua atau bahkan bisa lebih dapat menggunakan opsi usaha patungan agar usahanya tetap berjalan dengan mulai ekspansi ke wilayah bisnis yang saat ini tidak terdampak pandemi Covid-19 atau sekedar untuk mempertahankan bisnisnya. Opsi patungan dapat dipilih karena dalam hal ini akan difokuskan pada kolaborasi keunggulan sumber daya dan keahlian yang dimiliki masing-masing entitas bisnis, sehingga antar pelaku usaha dapat melengkapi satu dengan yang lainnya, terutama pada aspek permodalan dan infrastruktur usaha. Dengan skema joint venture ini, para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti:

1. Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur pembagian kebutuhan;
2. Transfer teknologi antar pihak;
3. Meminimalisasi resiko usaha;
4. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global.

Joint venture dapat dilakukan dengan melakukan penanaman modal oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun oleh investor asing/Penanaman Modal asing (PMA), bisa dilakukan kolaborasi atau gabungan antara PMDN dengan PMA, dapat hanya PMDN saja atau dilakukan hanya PMA saja, hal ini tentunya melihat akan kebutuhan kondisi bisnis yang akan dijalankan. Perlu diperhatikan bahwa untuk konteks di Indonesia, pendirian usaha patungan/Joint venture hanya bisa dilakukan terhadap dua pemegang saham yang tidak memiliki hubungan afiliasi, contoh afiliasi yang dihindari adalah afiliasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan tidak bisa dilakukan atau tidak dapat membentuk usaha patungan/JV.

Pada prakteknya, JV tidak hanya menghasilan suatu usaha baru (new entity), yakni joint venture company (JVC), namun opsi JV juga dapat dilakukan tanpa membentuk suatu usaha baru atau dikenal dengan SPV (special purpose vehicle), hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha di salah satu perusahaan yang sudah berjalan. SPV sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/2016 yang merupakan perusahaan yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian, dan/atau pembiayaan investasi dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

Mitigasi Resiko Hukum Dalam Pendirian Usaha Patungan

Bahwa situasi pandemi Covid-19 yang saat ini terus berkembang dan penuh ketidakpastian, hal tersebut menyebabkan diperlukannya investigasi uji tuntas yang lebih luas untuk menilai kerentanan bisnis dari bisnis usaha patungan. Sangat penting diperlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bisnis yang akan dipilih beserta dengan kajian teknis atas target pasarnya. Pertimbangan penting dalam pemeriksaan uji tuntas dari pendirian usaha patungan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan uji tuntas pada Rantai pasokan (supply chain) dan jaringan konsumen perusahaan patungan. Hal ini untuk memahami ruang lingkup geografis operasi, ketergantungan, dan risiko bisnis perusahaan serta sejauh mana hal itu dapat dipengaruhi oleh gangguan rantai pasokan dan apakah perusahaan patungan memiliki rencana mitigasi yang tepat.
2. Dalam membuat perjanjian JVA harus memenuhi syarat-syarat berkontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian ini dibagi dengan dua bagian. Pertama subjek, yakni para pihak harus sepakat dan cakap, yang harus sesuai dengan anggaran dasar JV. Kedua objektif, di mana JVA memiliki sebab yang halal, agar perjanjian tidak bertentangan dengan norma-norma, serta objek perjanjiannya harus sudah dapat ditentukan apa prestasinya.
3. Dalam merumuskan JVA, setidaknya harus memuat pasal-pasal penting yang berkaitan dengan prosedur pendirian perusahaan, seperti bentuk perusahaan, aspek permodalan, apakah masuk dalam daftar negatif investasi (DNI) atau tidak bagi PMA, mengatur ketentuan/cara agar salah satu pemegang saham dapat keluar dari perusahaan (exit), prosedur pengalihan saham, cara menyelesaikan perselisihan di antara pemegang saham, cara mengoperasikan perusahaan sehari-hari dan hak-hak dari masing-masing pemegang saham, dan kewajiban setiap pemegang saham.
4. Bahwa seriusnya situasi Covid-19 mengakibatkan perlu adanya hak khusus yang diberikan dalam perjanjian joint venture sebagai dasar terjadinya perusahaan patungan. Salah satu termination right yang sering digunakan adalah klausul force majeure. Force majeure adalah klausul yang secara tegas menyebutkan peristiwa-peristiwa tertentu dapat dikecualikan dari pelaksanaan kewajiban kontrak (performance) dan merupakan cerminan dari perkiraan risiko yang disepakati antara pihak-pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya, ketentuan force majeure jarang terlihat dalam dokumen transaksi JVA. Namun, kondisi saat ini adalah waktu yang tidak pasti dan berbeda dengan keadaan yang biasanya sehingga memasukkan ketentuan force majeure dalam perjanjian JV merupakan cara yang tepat sebagai mekanisme perlindungan untuk mengurangi risiko, garansi serta pelanggaran pemutusan kontrak.

Bentuk usaha patungan atau JV tentunya dapat dijadikan opsi bagi pelaku usaha agar bisa survive ditengah kondisi yang tidak menentu sekarang ini, dimana saat ini para pelaku usaha dituntut untuk memikirkan pola bisnis baru agar usahanya dapat terus bertahan. Pelaku usaha juga harus melakukan langkah-langkah pencegahan untuk memitigasi risiko dalam rangka mengantisipasi penurunan lebih lanjut dari iklim ekonomi global.


Oleh:
M.Indra Kusumayudha S.H., 
Founding Partner Hari Indra & Partners, Counsellors At Law

Arbitration Agreements & Choice of Law Rules

The principle source of the law of arbitration in Indonesia is Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) (the “Indonesian Arbitration Law”). Where appropriate, this paper will also address the Rules of Arbitration Procedure of the Indonesian National Arbitration Body (Badan Arbitrasa Nasional Indonesia or “BANI/BANI Rules”).

The legal requirements of an arbitration agreement under the Indonesian Arbitration Law are as follows:

a)    The agreement to arbitrate must be in writing and signed by the parties or in notarial deed form (Articles 4(2), 9(1) and 9(2) of the Indonesian Arbitration Law).

b)  If the agreement is made prior to the dispute, the agreement (i.e., the arbitration clause) must clearly state that all disputes arising out of a particular legal relationship between the parties shall be settled through arbitration (Article 2 of the Indonesian Arbitration Law).

To avoid any unnecessary legal risks, the arbitration clause should be in Indonesian if both parties to the agreement are Indonesian, although the agreement may be in English or a national language used by one of the parties with an Indonesian translation if at least one of the parties is foreign (Article 31 of Law No. 24 of 2009 regarding the National Flag, Language and Emblem and the National Anthem.

Based on Indonesian arbitration practice, an arbitration agreement should also specify:

1)    the arbitration rules (if any) to be followed;

2)     the language of proceedings;

3)     the place of arbitration; and

4)     whether the award is to be made on the basis of law or

5)    fairness and appropriateness (ex aequo et bono).

A written arbitration agreement obviates the rights or the parties tobring a dispute in the District Courts, which would otherwise have jurisdiction over civil disputes (Article 11(1) of the Indonesian Arbitration Law). The District Courts have no authority to hear disputes where parties are bound by an arbitration agreement (Article 3 of the Indonesian Arbitration Law), and are required to reject, and not participate in the resolution of, disputes which have already been adjudicated by arbitration, except in limited circumstances as provided in the Arbitration Law (Article 11(2) of the Indonesian Arbitration Law). Indonesian courts honour arbitration agreements with increasing frequency. It is nonetheless not uncommon for parties who lose (orexpect to lose) an arbitration, and in particular an international arbitration, to attempt to bypass an arbitration agreement or award by bringing a suit in a District Court on a theory of tort or fraud. The argument is that the purported tort or fraud renders thearbitration agreement unenforceable or occurs outside the scope of the arbitration agreement. It is possible that a suit on this basis may initially enjoy success in the District Court, although this is not always the case and decisions along these lines are frequently reversed on appeal and/or cassation.

Choice of Law Rules

The Indonesian Arbitration Law concerns questions of procedural Law and not substantive Law. The Law applicable to the substance of a dispute is determined under general rules governing the choice of Law, which are not clear.  If the parties to an agreement have elected a choice of Law, then that choice of Law will generally be honoured by the Indonesian courts under the principle of freedom of contract, embodied in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. The choice of Law may be challenged if it is in violation of statute or contrary to good morals or public order, as per Article 1337 of the Indonesian Civil Code. The choice of Law applies only to matters of contract (i.e.,matters governed by Book III of the Indonesian Civil Code) and not to matters of person (Book I of the Indonesian Civil Code), property (Book II of the Indonesian Civil Code) or statutory Law. If a contract does not stipulate a choice of Law, then Indonesian choices of Law rules apply. Indonesian Law does not specifically prescribe a rule for determining the governing law of a contract. A court will be likely to apply the rule applicable to legal acts generally, namely that the Law governing a legal act is the Law of the jurisdiction in which the act occurs.

Relevant Authorities and Legislation In Mining Sector

Mining law in Indonesia is governed by the Law on Mineral and Coal  Mining  No.  4  of  2009,  dated  12  January  2009  (“Mining Law”).   The  Mining  Law  provides  general  provisions  regarding coal and mineral mining activities in Indonesia. Further, a number of implementing regulations have been subsequently enacted by the Government (both central and regional) as an implementation of the provisions of the Mining Law. The implementing regulations are in the form of, among others, Government Regulations, Minister of  Energy  and  Mineral  Resources  (“MEMR”)  Regulations,  and Director General of Mineral and Coal (“DGMC”) Regulations. The main implanting regulations of the Mining Law are, among others, as follows:

a) Government Regulation No. 22 of 2010 regarding Mining Areas (“GR 22/2010”);

b)  Government  Regulation  No.  23  of  2010,  as  amended  by Government Regulation No. 24 of 2012, Government Regulation No. 1 of 2014, Government Regulation No. 77 of 2014 and Government Regulation No. 1 of 2017 regarding the Implementation of Mineral and Coal Business Activity (“GR 23/2010”);

c) Government Regulation No. 55 of 2010 regarding the Fostering and Supervision of Implementation of Mineral and Coal Mining Business Management;

d) Government Regulation No. 78 of 2010 regarding Reclamation and Mine Closures (“GR 78/2010”);

e)   MEMR Regulation No. 34 of 2009 regarding the Domestic Market Obligation;

f)   MEMR Regulation No. 02 of 2013 regarding the Supervision of Management Implementation of Mining Business by Provincial and Regency/Municipality Government (“MEMR Regulation 02/2013”);

g) MEMR Regulation No. 43 of 2015 regarding Procedures to Evaluate the Issuance of Mining Business License (“MEMR Regulation No. 43/2015”);

h)   MEMR Regulation No. 5 of 2017 as amended by MEMR Regulation No. 28 of 2017 regarding Increase of Added Value of  Minerals  through Activities  of  Processing  and  Refining/Smelting Domestically (“MEMR Regulation No. 5/2017”);

i)   MEMR Regulation No. 6 of 2017 as amended by MEMR Regulation  No.  35  of  2017  regarding  the  Procedures  and Requirements  for  the  Export  of  Processed  and  Refined Minerals (“MEMR Regulation No. 6 of 2017”);

j)    MEMR Regulation No. 9 of 2017 regarding Procedures for Shares Divestment and Mechanism to Determine the Price For Shares Divestment in the Minerals and Coal Business Activity (“MEMR No. 9 of 2017”);

k)  MEMR  Regulation  No.  34  of  2017  regarding  Licensing Minerals  and  Coal  Sector  (“MEMR Regulation No. 34/2017”); and

l)  Circular  Letter  No.  10.E/30/DJB/2017  in  regards  with  the Further Implementation of MEMR Regulation No. 34/2017 (“Letter No. 10/2017”).